Pajak Pertambahan Nilai (PPN) darurat sebesar 19% diberlakukan untuk perjudian di Kolombia dimulai pada Januari lalu. Adanya kebijakan ini membuat pengacara lokal Juan Camilo Carrasco meminta adanya kejelasan mengenai tindakan tersebut apakah sifatnya hanya sementara dan apa berkaitan dengan omzet maupun setoran?
Diketahui Kolombia punya salah satu regulasi perjudian yang begitu kuat di Amerika Latin. Kolombia menjadi negara pertama di Amerika Latin yang mengatur terkait regulasi judi daring pada 2016 lalu lewat Undang-Undang Egaming.
Pasar permainan di sana telah tumbuh secara signifikan, semenjak itu juga banyak operator internasional yang tertarik seperti Betano dan RushBet. Di tahun 2023 saja H2 Gambling Capital melakukan perkiraan pendapatan kotor dari judi di Kolombia untuk tahun 2027 nanti yaitu lebih dari $2 miliar.
Tapi ada hambatan yang cukup besar, di mana hambatan tersebut muncul pada bulan September tahun lalu karena pemerintah Kolombia yang memperkirakan akan mengenakan pajak perjudian daring sebesar 19%.
Pemerintah Kolombia Memberlakukan PPN Perjudian
Pada bulan Desember tahun lalu, ada upaya yang dibatalkan. Namun akhirnya di Januari tahun ini pemerintah Kolombia menerapkan pajak sebesar 19% ini secara sementara dengan waktu 90 hari. Pemerintah melakukan hal ini lewat “tindakan luar biasa” melalui pasal 213 Konstitusi Politik Kolombia.
Bogota Asensi Abogados selaku mitra di firma hukum berpendapat bahwa tindakan ini akan dipakai selama adanya gangguan ketertiban umum yang meresahkan, karena bisa mengancam stabilitas kelembagaan, keamanan negara, dan bahkan koeksistensi warga negara. Maka dari itulah diperlukan solusi di luar kewenangan pemerintah di sana.
Walaupun ini termasuk keadaan darurat, namun Carrasco menjelaskan kepada iGB belum ada kejelasan mengenai PPN baru perjudian di Kolombia berkaitan dengan simpanan atau omzet dari para pemain. Usai bertemu dengan Diego Guevara selaku menteri keuangan Kolombia, Carrasco mengharapkan agar pemerintah bisa lebih memahami dan memberikan kebijakan yang lebih masuk akal mengenai pajak simpanan dibandingkan omzet.
Carrasco pun mengatakan untuk pasal 420 dari kode pajak di negara tersebut seharusnya membuat pemerintah tidak seenaknya mengenakan pajak atas omzet.
Benarkah Tindakan Darurat Diperpanjang?
Tidak adanya kepastian mengenai kebijakan ini, walaupun awalnya hanya bersifat sementara. Tapi Carrasco mengatakan penerapan kebijakan ini hanya 90 hari, namun bisa diperpanjang dua kali lipat yaitu 180 hari tambahan.
Tapi yang jelas untuk perpanjangan kedua memerlukan persetujuan dari senat, Carrasco berpendapat prosesnya tidak berjalan lancar. Ketentuan pajak sedang ditinjau oleh kongres, namun Carrasco merasa ragu apakah ketentuan pajak perjudian 19% berlaku sementara atau malah seterusnya.
Kenapa Pajak Diperlukan?
Mengapa pajak diperlukan? Meski ada pajak lain seperti pajak kontribusi tambahan dari minyak dan gas, sebenarnya pemerintah Kolombia mengharapkan adanya pengumpulan dari pajak keadaan darurat sebesar COP1 triliun (£195,6 juta/€234,3 juta/$242 juta).
Berdasarkan penuturan dari Carrasco, tindakan pemerintah Kolombia malah mencerminkan pendekatan secara keseluruhan negara ini ke politik yang terjadi. Diketahui Presiden Gustavo Francisco Petro Urrego dicap menjadi presiden sayap kiri pertama di negara itu, selama menjabat perjalanan sang presiden tidaklah mudah karena kurang dapat dukungan politik dari kongres.
Kemungkinan terbesarnya PPN perjudian ini mengalami nasib yang sama layaknya kebijakan lain namun ditutupi oleh kongres di Kolombia. Carrasco menuturkan pemerintah saat ini benar-benar kacau dan malah tidak terorganisir.
Kekacauan dialami di sebagian besar sektor ekonomi, minyak dan gas, perjudian, transportasi, dan perbankan. Mereka telah berusaha melakukan perubahan secara struktural di pemerintahan, namun tidak melibatkan ahli untuk proses tersebut, tambah Carrasco.
Regulator perjudian Coljuegos telah terbukti tidak memberikan bantuan di sektor tersebut.
Pemain Judi Beralih ke Pasar Gelap
Kebijakan PPN yang baru jadi pukulan besar bagi sektor perjudian di Kolombia, karena industri judi di negara tersebut memberikan manfaat untuk sistem perawatan kesehatan negara. Presiden Coljuegos Marco Emilio Hincapié sebelumnya mengatakan bahwa sistem akan mendapat COP419,5 miliar lewat kontribusi biaya lisensi judi selama 2024.
Sedangkan Petro meyakini ketentuan pajak yang baru ini malah menambah kontribusi tersebut. Carrasco mengingatkan hal itu malah menimbulkan dampak yang sebaliknya, dikarenakan pemain akan masuk ke pasar gelap.
Sangat mungkin pemain judi malah memakai VPN (virtual private network) untuk main di pasar gelap yang begitu terkenal, tutur Carrasco.
Operator sedang menghadapi tantangan untuk menarik pajak ini. Mau tidak mau mereka harus mengubah sistem permainan, kemudian dilakukan sertifikasi ulang. Kalau operator gagal melakukan sertifikasi ulang, risikonya pelanggaran Undang-Undang perjudian di Kolombia, tambah Carrasco.
Maka dari itulah Carrasco meyakini begitu penting untuk menetapkan adanya masa transisi untuk para operator melakukan adaptasi dengan pajak baru.
Apakah Ketentuan Bisa Diubah?
Harapan masih tetap ada di Kolombia, karena masa jabatan pemerintah saat ini akan berakhir di 2026 nanti, bisa saja perubahan segera terjadi. Kolombia mempunyai pemerintahan sayap kiri pertama dalam sejarah negara tersebut, namun pemerintah tidak bekerja dengan baik, ujarnya.
Tinggalkan Balasan